Minggu, Maret 18, 2012

Selayang Pandang tentang Kesejahteraan Sosial dalam Sejarah Islam


Istilah “kesejahteraan sosial”, menurut "Mu’jam Mushtalahât al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah",  mulai dikenal di perempat abad kedua dari abad ke-20 (1917 ?). Lebih lanjut, ensiklopedia yang disusun Ahmad Zaki Badawi ini memaknai al-Rafâhiyyah al-Ijtimâ’iyyah  (social welfare; kesejahteraan sosial) sebagai “Sebuah sistem terorganisir terdiri dari layanan-layanan sosial dan beberapa lembaga yang bertujuan untuk membantu individu-individu serta kelompok-kelompok untuk memperoleh taraf hidup dan kesehatan yang layak. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun interaksi sosial yang setara antar individu dengan meningkatkan kemampuan mereka dan menaikkan taraf hidup manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” 

Barangkali istilah ini pertama kali dicetuskan bukan di negara Islam dan bukan pula oleh ilmuan sosial Arab. Ahmad Zaki Badawi sepertinya mengadopsi istilah ini dari bahasa Inggris dalam ensiklopedianya. Asumsi ini berdasarkan dua premis. Pertama, sains dan ilmu sosial pada umumnya dikembangkan oleh sarjana Barat. Kedua, merujuk kepada kamus-kamus seperti Merriam-Webster, kata social welfare (kesejahteraan sosial) lebih diartikan sebagai kegiatan terorganisir untuk membantu orang tak mampu dan kekurangan.  Malah, dalam keseharian masyarakat Barat, seperti yang kita saksikan di film-film, social welfare adalah nama sebuah lembaga. Maka, kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini adalah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebuah kondisi, bukan sebuah lembaga atau kegiatan terorganisir. 


Kata al-Rafâhiyyah  sendiri, tanpa tambahan al-Ijtimâ’iyyah, oleh Ibnu Manzhur dalam Lisân al-‘Arab dimaknai “kelapangan dan kenikmatan dalam hidup”, sementara oleh Ahmad Zaki Badawi diartikan: “Kondisi terpenuhinya kebutuhan primer individu dan kelompok (masyarakat), yakni kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan jaminan atas (kerugian) bencana.” Definisi terakhir tampaknya lebih dekat dan lebih relevan digunakan bila kita membincang taraf kehidupan sosial di masa pemerintahan dinasti-dinasti Arab-Muslim klasik. 

Sangat sulit melacak pembahasan tentang al-Rafâhiyyah dalam literatur Islam klasik. Hal ini mungkin karena kata al-‘Adâlah (keadilan) lebih sering digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial dalam sejarah masyarakat muslim. Kata tersebut dan turunannya (‘âdil) tepatnya adalah kata sifat untuk seseorang – dalam hal ini pemimpin – bukan untuk menggambarkan keadaan suatu bangsa. Kisah-kisah tentang kondisi umat-umat terdahulu lebih sering dititikberatkan pada pemimpinnya. Ungkapan-ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang sejahtera lebih melekat pada para pemimpin daripada masyarakat itu sendiri. Lihat saja misalnya saja ungkapan “Imâm ‘âdil”, “al-khalîfah al-‘âdil”, atau “…yamla`u al-ardha ‘adlan” (memenuhi bumi dengan keadilan) dan sejenisnya yang banyak ditemukan dalam hadis atau atsar. Kesulitan melacak akar kesejahteraan di masa silam bertambah lagi karena dulu kesejahteraan hanya ada di ranah praktik, belum dirumuskan menjadi bahasan ilmu sosial, sama seperti kias dan ijmak dalam ushul fikih sebelum dirumuskan oleh Imam Syafi’i. 

Merujuk ke defenisi di atas, dapat disimpulkan dan digarisbawahi bahwa standar minimum kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan primer. Karena yang dibicarakan adalah era kekhalifahan Islam yang belum kompleks seperti era modern, maka secara spontan bisa dikatakan bahwa kebutuhan primer saat itu berkisar pada kebutuhan pangan dan sandang ditambah keamanan (aman dari rasa takut akan gangguan dan penganiayaan). Di masa pemerintahan Pak Harto dulu, kita sering mendengar slogan rezim Orde Baru yang berbunyi “…yang penting rakyat kenyang, yang penting bisa makan.” Slogan ini dulu diucapkan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana membuat rakyat diam dan tidak berdemonstrasi?” Setidaknya, slogan ini bisa dipinjam untuk menggambarkan betapa sederhana dan mudahnya mendefinisikan kebutuhan primer di masa lalu, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan. 

Setelah lebih dari enam abad pasca berakhirnya era al-Khulafâ` al-Râsyidûn, al-Syatibi (w. 790 H) dalam "al-Muwâfaqât"-nya merumuskan pembagian maqâshid syariat menjadi tiga: dharûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât. Al-Syatibi mencetuskan klasifikasi tersebut jauh sebelum para ekonom modern membagi kebutuhan manusia menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Lebih lanjut, al-Syatibi menjabarkan bahwa dharûriyyât dibagi menjadi lima: menjaga al-dîn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-mâl

Menurut penulis, konsep al-dharûriyyât al-khams milik al-Syatibi ini sangat cocok bila dipinjam untuk merumuskan standar kesejahteraan sosial dalam Islam. Sebab, konsepsi ini lebih “memanusiakan manusia” daripada konsepsi “yang penting bisa makan” yang sudah disebut di atas. 

Konsep al-dharûriyyât al-khams ini asalnya memang maqâshid. Nuansanya memang dengan jelas menampakkan unsur campur tangan Tuhan. Maqâshid syariat yang dibawa Islam jelas berbeda dengan konsep primer, sekunder dan tersier yang sisi materialismenya sangat menonjol. Dalam maqâshid, yang juga adalah kebutuhan primer manusia, tak hanya jasmani yang diperhatikan, tetapi sisi religiusitas-kejiwaan juga mendapat porsi. Hal ini, seperti dituturkan Sayyid Qutb dalam bukunya “Al-‘Adâlah al-Ijtimâ’iyyah”, tak lain adalah karena Islam memiliki konsep sendiri yang lebih komprehensif tentang hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia. Konsep ini, lanjutnya, tak akan bisa dipahami tanpa mendalami konsep ketuhanan dalam Islam. 

Dalam sejarah kegemilangan khilâfah Islam, ada beberapa nama khalifah yang menonjol, di antaranya Umar Ibn Khattab dan  Umar Ibn Abdul Aziz. Seperti dicatat sejarah, masa pemerintahan keduanya adalah masa di mana kata “sejahtera” benar-benar menjadi realitas, bukan hanya teori atau doktrin agama. Kalimat yang sering kita dengar untuk menggambarkan kondisi zaman itu adalah “Saking makmurnya, orang yang mau berzakat saja sampai bingung kepada siapa zakatnya akan diberikan karena sulitnya mencari mustahik.” 

Dari cerita-cerita tentang keduanya dan tentang para khalifah dinasti-dinasti Islam pada umumnya, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, budi pekerti yang baik, religiusitas dan tanggung jawab adalah syarat mutlak seorang pemimpin di masa lalu di samping syarat-syarat lainnya. Manifestasi syarat-syarat tersebut bermuara pada sikap adil sang pemimpin. Mungkin, ini alasan mengapa kata al-‘Adâlah lebih sering digunakan dari kata al-rafâhiyyah saat literatur klasik menggambarkan kondisi sosial pemerintahan masa-masa khilafah, karena menurut tradisi Arab – barangkali – keadilan seorang pemimpin menjamin sepenuhnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. 

Perlu dicatat bahwa sikap adil khalifah dalam memerintah bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada beberapa faktor pendukung lain yang tak bisa dinafikan. Sebut saja misalnya faktor ajaran-ajaran Islam tentang hubungan antar manusia yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh kecilnya adalah bagaimana Islam mengatur hubungan antar tetangga. Hadis-hadis semisal “Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai (kebaikan) untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai (kebaikan) untuk dirinya sendiri”, hadis memuliakan tetangga sampai hadis anjuran memperbanyak dan membagikan masakan berkuah (maraqah) benar-benar dijalankan, terutama di masa al-Khulafâ` al-Rasyidûn

Kedua, akses bottom-up yang mudah. Di masa kejayaan keduanya, sistem birokrasi rumit bin njlimet  seperti sekarang belum dikenal. Bila rakyat ingin mengadukan masalahnya kepada gubernur atau khalifah sekalipun, ia tidak perlu melewati sekretaris lurah, DPR, partai, sekretaris negara dan tetek-bengek birokrasi lainnya. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang menghalangi sebab semua kepentingan yang ada adalah bentuk aplikatif dari kebutuhan primer yang lima (al-dharûriyyât al-khams). 

Ketiga, standar kesejahteraan dan keadilan sosial di masa khilafah tidak bisa disamakan dengan masa modern yang lebih kompleks. Meski demikian, mengulangi masa kejayaan dan kegemilangan rakyat bukanlah hal yang mustahil. Yang perlu dicatat adalah bahwa langkah kongkretnya tidak mesti dengan mengadopsi sistem. Mengadopsi nilai-nilai luhur yang dipraktikkan Umar Ibn Khattab dan Umar Ibn Abdul Aziz dan mengimplementasikannya dalam sistem yang ada adalah hal yang paling mungkin. 


Share:

1 komentar: